JAKARTA - Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memastikan mayoritas wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah memasuki fase pemulihan.
Sebelumnya, sebanyak 52 kabupaten/kota terdampak bencana yang melanda pada akhir November 2025. Fase pemulihan ini menandakan arah penanganan bencana semakin terstruktur dan terkoordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten.
Suharyanto menambahkan, hanya tersisa dua kabupaten di Aceh yang masih berstatus tanggap darurat, yaitu Pidie Jaya dan Aceh Tamiang. Wilayah lainnya sudah berada dalam fase transisi dari darurat ke pemulihan. Hal ini menunjukkan progres signifikan dalam penanganan pascabencana di Sumatera.
Secara umum, fase pemulihan berjalan dengan baik meski masih terdapat tantangan di tingkat desa dan kecamatan. Permasalahan lokal ini membutuhkan perhatian khusus agar pemulihan menyeluruh bisa tercapai. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar setiap desa terdampak dapat segera pulih.
Pengurangan Jumlah Pengungsi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut jumlah pengungsi terdampak bencana menurun signifikan. Dua bulan pascabencana, jumlah pengungsi berkurang dari sekitar 2,17 juta menjadi 74.369 orang. Sebagian besar pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing dan mulai menata kehidupan pascabencana.
Tito menekankan pemerintah terus memberikan perhatian kepada pengungsi, baik yang rumahnya rusak maupun hilang. Bantuan disalurkan agar mereka bisa kembali beraktivitas normal. Penanganan pengungsi menjadi salah satu prioritas agar dampak bencana terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
Upaya percepatan pemulihan juga melibatkan pengerahan ribuan alat berat dan puluhan ribu personel dari berbagai kementerian, lembaga, mahasiswa, serta taruna sekolah kedinasan. Kegiatan ini memastikan proses rehabilitasi berjalan cepat dan tepat sasaran. Kolaborasi lintas pihak menjadi faktor penting dalam memulihkan kondisi masyarakat terdampak.
Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas
Suharyanto menekankan bahwa pemulihan tidak hanya mencakup rumah warga, tetapi juga infrastruktur vital. Jalan, jembatan, serta fasilitas publik yang rusak mulai diperbaiki. Pemulihan infrastruktur ini memastikan konektivitas antarwilayah tetap terjaga pascabencana.
Selain itu, perbaikan sarana kesehatan, pendidikan, dan rumah ibadah juga terus dilakukan. Upaya ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam membangun kembali kehidupan masyarakat. Dengan infrastruktur yang pulih, aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali normal.
Proses pemulihan juga melibatkan pemadanan data dan verifikasi rumah terdampak bencana. Data akurat menjadi dasar prioritas bantuan dan alokasi sumber daya. Pendekatan ini memastikan pemulihan berjalan efisien dan tepat sasaran.
Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga
BNPB bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Sinergi ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan rehabilitasi. Langkah koordinasi memastikan setiap wilayah terdampak mendapatkan perhatian sesuai tingkat kerusakannya.
Selain pemerintah pusat, masyarakat lokal dan relawan juga berperan aktif. Mereka membantu distribusi bantuan, pendataan, dan pemulihan fasilitas. Kolaborasi antara berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan pemulihan pascabencana.
Pemerintah juga memantau perkembangan pemulihan melalui sistem pemantauan terpadu. Sistem ini memudahkan identifikasi wilayah yang masih memerlukan bantuan. Dengan data real-time, langkah perbaikan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Upaya Rehabilitasi dan Dukungan Masyarakat
Percepatan rehabilitasi mencakup perbaikan rumah, fasilitas publik, dan sarana vital lainnya. Pendekatan ini dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada wilayah yang terdampak parah. Fokus utama adalah memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman.
Dukungan masyarakat dan relawan menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan pemulihan. Mereka membantu membersihkan lokasi terdampak dan memantau perkembangan fasilitas. Sinergi ini memperkuat semangat gotong royong pascabencana.
Selain itu, keterlibatan TNI dan Polri mempercepat proses rehabilitasi dan distribusi bantuan. Kolaborasi ini memastikan upaya pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran. Pemerintah menargetkan seluruh wilayah terdampak kembali normal dalam waktu dekat.
Harapan dan Keberlanjutan Pemulihan
BNPB berharap fase pemulihan dapat berjalan hingga semua wilayah terdampak kembali stabil. Dengan pemulihan infrastruktur, fasilitas publik, dan rumah warga, kehidupan masyarakat mulai pulih sepenuhnya. Suharyanto menekankan, keberhasilan pemulihan bergantung pada sinergi lintas pihak, masyarakat, dan pemerintah.
Selain pemulihan fisik, fokus juga diberikan pada rehabilitasi sosial dan ekonomi masyarakat. Bantuan, pendampingan, dan pelatihan diberikan agar warga terdampak dapat mandiri kembali. Upaya ini menjadi fondasi bagi ketahanan masyarakat menghadapi bencana di masa depan.
Pemulihan yang berhasil juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penanganan bencana. Masyarakat terdampak dapat mulai menata kehidupan baru dengan aman. Semangat gotong royong dan koordinasi pemerintah diharapkan tetap terjaga dalam menghadapi setiap tantangan bencana.
