JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan melebihi batas yang diatur dalam UU Keuangan Negara.
Batas maksimum defisit ditetapkan sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Defisit APBN 2025 tercatat sebesar 2,92% terhadap PDB, masih berada di bawah batas aman yang telah ditetapkan. Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan berupaya sekeras mungkin untuk menurunkan defisit lebih lanjut. Langkah ini bertujuan agar pengelolaan keuangan negara lebih efisien dan transparan.
Menjaga defisit tetap stabil menjadi kunci untuk menciptakan kepercayaan investor. Hal ini juga berdampak pada kemampuan pemerintah dalam membiayai program pembangunan nasional. Dengan defisit yang terkendali, APBN dapat menjadi instrumen strategis bagi pertumbuhan ekonomi rakyat.
Kegiatan Peresmian SPPG dan Gudang Pangan
Prabowo menyampaikan hal ini saat menghadiri peresmian dan groundbreaking 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, ia meresmikan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri di Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat.
Kegiatan tersebut menjadi momen strategis untuk menegaskan pengelolaan keuangan negara tetap sejalan dengan pembangunan infrastruktur publik.
"APBN kita tidak keluar dari parameter yang kita tetapkan. Defisit kita (2,92% terhadap PDB dalam APBN 2025) masih di bawah batas yang kita tetapkan sendiri, 3% defisit kita. Saudara-saudara sekalian, 3% dari PDB," ujar Prabowo. Pernyataan ini disampaikan di hadapan jajaran kepolisian, pejabat pemerintah, dan masyarakat yang hadir.
Kehadiran SPPG dan gudang pangan menekankan fokus pemerintah pada pemenuhan kebutuhan rakyat. Infrastruktur ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjadi contoh penggunaan APBN yang tepat. Prabowo menekankan bahwa program pembangunan harus berjalan bersamaan dengan pengelolaan anggaran yang sehat.
Langkah Mengurangi Kebocoran Anggaran
Prabowo juga mengakui bahwa saat awal menjabat, terdapat banyak kebocoran dan penghamburan anggaran negara. Ia menekankan pentingnya penertiban birokrasi untuk menjaga aset negara. "Saya ingin tertibkan birokrasi kita, saya ingin menyelamatkan kekayaan negara, saya ingin menyelamatkan aset-aset negara. Ini terus kita kerjakan, terus kita kerjakan," kata Prabowo.
Upaya penertiban birokrasi dilakukan melalui evaluasi program dan optimalisasi pengelolaan keuangan. Pemerintah juga menegakkan disiplin dalam belanja negara dan meminimalkan pemborosan. Strategi ini bertujuan memastikan setiap rupiah APBN digunakan untuk kepentingan rakyat.
Dengan mengurangi kebocoran, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Penekanan pada efisiensi ini menjadi bagian dari reformasi administrasi publik yang berkelanjutan. Masyarakat pun diharapkan dapat merasakan manfaat nyata dari penggunaan anggaran yang lebih cermat.
Komitmen Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas
Prabowo menekankan bahwa menjaga defisit APBN di bawah batas aman merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pengelolaan keuangan negara. Setiap program yang dibiayai APBN diawasi agar sesuai tujuan pembangunan nasional.
Pemerintah juga rutin melaporkan penggunaan APBN kepada publik. Laporan ini termasuk pencapaian target defisit dan efektivitas belanja negara. Dengan demikian, masyarakat dapat mengikuti perkembangan keuangan negara secara langsung dan memberikan masukan konstruktif.
Prabowo menambahkan bahwa pengelolaan keuangan negara yang transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor. Kepercayaan ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pemerintah akan terus berupaya mempertahankan prinsip tata kelola yang baik untuk seluruh sektor publik.
Dampak Positif bagi Pembangunan Nasional
Defisit APBN yang terkendali membuka ruang bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pada sektor prioritas. Infrastruktur, ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan menjadi fokus utama. Program-program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata.
Pengelolaan APBN yang hati-hati juga memungkinkan pemerintah melakukan investasi strategis tanpa membebani ekonomi. Stabilitas fiskal memberikan kepastian bagi sektor swasta untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional secara menyeluruh.
Pemerintah menekankan bahwa setiap program pembangunan harus berjalan bersamaan dengan pengawasan keuangan yang ketat. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Komitmen ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran negara tidak hanya numerik, tetapi juga berdampak nyata pada kualitas hidup rakyat.